Pelaksana Sertifikasi

Proses Pelaksanaan Sertifikasi Halal – Tahap-tahap dan Keterlibatan Pihak:

1. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal):

• Melaksanakan kontrak kerja yang telah disepakati.
• Kerjasama dengan Instansi/Lembaga Pembina dan mitra.
• Menyediakan fasilitas untuk pembinaan dan bimtek pelaku usaha.
• Menerbitkan sertifikat halal.

2. SATGAS HALAL PROVINSI:

• Menyelenggarakan informasi, sosialisasi, dan edukasi sertifikasi halal di tingkat provinsi dan kab/kota.
• Melakukan pembinaan dan bimtek pelaku usaha.
• Melakukan koordinasi dengan LP3H, Instansi/Lembaga Pembina.

3. INSTANSI/LEMBAGA PEMBINA:

• Mengusulkan pelaku UMK yang memenuhi kriteria untuk mengikuti fasilitasi sertifikasi halal sampai batas waktu yang ditentukan.
• Menyediakan fasilitas untuk pembinaan dan bimtek pelaku usaha.

4. LEMBAGA PENDAMPINGAN PPH (Proses Produk Halal):

• Melaksanakan pendampingan PPH.
• Melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pendamping PPH.
• Melakukan evaluasi kinerja pendamping PPH.
• Melakukan pengecekan ulang hasil verval yang dilakukan oleh pendamping.
  • Kesesuaian jenis produk dengan laporan verval.
  • Kesesuaian daftar bahan dan penjelasan PPH dengan laporan verval.
  • Kesesuaian foto produk dan kemasan dengan laporan verval.
• Menyampaikan laporan kinerja pendamping kepada BPJPH.
• Membantu BPJPH dalam penyampaian hasil verval saat sidang fatwa MUI.
• Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan info pelaku usaha.
• Menandatangani kontrak kerja.
• Melakukan pelatihan bagi pendamping PPH.
• Monitor dan supervisi pendampingan PPH secara mandiri/bersama-sama BPJPH.
• Membuat laporan akhir pendampingan PPH dan menyampaikan ke BPJPH.

5. PENDAMPING PPH:

• Melakukan kurasi data PU sebelum diajukan permohonan sertifikasi halal.
• Melakukan verval atas pernyataan kehalalan oleh PU.
• Mengecek kesesuaian manual SJPH.
• Membantu PU dalam melengkapi persyaratan apabila diperlukan oleh PU (NIB, PIRT, dan/atau izin edar, dokumen legalitas lainnya).
• Memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan produk yang memenuhi standar halal.

6. MUI (Majelis Ulama Indonesia):

• Menyelenggarakan sidang fatwa halal.
• Menetapkan kehalalan produk.
• Menyampaikan ketetapan halal produk kepada BPJPH.

7. KURASI DATA BPJPH:

• Kurasi awal data PU yang memenuhi Standar Dokumen.
• Koordinasi dengan K/L terkait untuk dukungan BPJPH.
• Kurasi bersama data PU yang memenuhi Standar Dokumen.
• Pembinaan UMK.